Labuan Bajo ; Infomabar-Sebanyak Delapan Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai Barat memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada Pemkab (pemerintah kabupaten ) Manggarai Barat atas capaian dalam pengelolaan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 6 kali berturut-turut turut.
” Predikat ini tentunya menunjukan kinerja tertib administrasi keuangan berjalan sangat baik dan akuntabel terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2023,”kata Ketua DPRD Martinus Mitar saat
menggelar rapat paripurna ke – 4 pada masa sidang II tahun 2024 berlangsung diruang Rapat Paripurna DPRD Kamis (16/05/2024).
Rapat dengan agenda penyampaian umum pemandangan fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan atas Ranperda tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2023 dipimpin oleh ketua DPRD Martinus Mitar, didampingi Wakil Ketua I Darius Angkur dan Wakil ketua II Marsel Jeramun dihadiri oleh Bupati Edistasius Endi, Wakil Bupati Yulianus Weng, anggota DPRD serta pimpinan OPD.
Delapan Fraksi yang memuji kinerja Pemkab juga memberikan pandangannya. Fraksi- fraksi tersebut yakni,
Fraksi Demokrat plus melalui jubir Rikardus Jani menyampaikan pandangan;
Pertama terkait kinerja pendapatan pada sektor Retribusi TA 2023 terlihat kurang optimal yakni sebesar 67,66℅ dari target yang ditetapkan.
Kedua; Penyerapan belanja daerah yang tidak maksimal disebabkan oleh kelemahan pada sisi perencanaan, keterbatasan SDM pada masing masing OPD, gagal lelang pada beberapa item pekerjaan, adanya pembayaran tertunda pada berbagai item pekerjaan.
Ketiga ; Keterlambatan pengajuan perubahan APBD TA 2023 yang tidak bisa di proses pemerintah propinsi NTT.
Fraksi Air melalui jubir Antonius Aron memberikan pandangan;
Pertama ; Belanja pegawai direalisasikan sebesar 89,64% adalah bentuk efisiensi yang maksimal dilakukan oleh pemerintah.
Kedua ; Belanja hibah direalisasikan hanya sebesar 49,01℅ bagi kami capaian ini tidak memuaskan apalagi kalau hibah ini adalah anggaran belanja untuk kepentingan masyarakat.
Ketiga ; Realisasi belanja tak terduga sebesar 62,30% juga perlu diapresiasi karena dengan demikian kebutuhan belanja sudah dipenuhi dengan anggaran yang disiapkan untuk seluruh program kegiatan.
Fraksi Kebangkitan Bangsa disampaikan jubir Sebastianus Nyaman
Pertama ; Fraksi PKB menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati, Wakil Bupati dan jajarannya yang telah bekerja keras untuk menyampaikan nota keuangan terkait RAPBD tahun 2023.
Kedua ; Fraksi PKB mengapresiasi pemerintah daerah atas capaian PAD realisasi sebesar Rp. 249.055.576.189,94 atau 91,32% dari target.
Tentu capaian yang positif ini menunjukan upaya serius pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah terutama dalam hal pajak daerah retribusi dan sektor sektor penting lainnya.
Ketiga ; Fraksi PKB meminta kepada pemerintah daerah agar dapat mengkaji potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerima daerah yang diimplementasikan dalam program prioritas daerah, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah melalui Perbub.
Fraksi Gabungan Keadilan Bintang Pembangunan disampaikan oleh jubir Saleh Muhidin
Pertama ; Terkait WTP tentu kita berharap agar predikat ini menunjukan kredibilitas pemerintah dan BPK dalam menyediakan laporan keuangan daerah yang legitimated, sehingga kita bebas dari berbagai bentuk temuan yang mungkin terjadi di kemudian hari.
Kedua ; Bahwa terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten Manggarai Barat TA 2023,tentu harapannya bukan hanya angka yang tesaji. Tetapi substansinya adalah mesti selaras dengan meningkatnya kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai Barat.
Ketiga ; Bahwa apabila kita cermati retribusi daerah dimana terdapat realisasi penerimaan yang lebih rendah dari target, perinsipnya dapat kita pahami karena multifactor effect yang mempengaruhi setiap kalkulasi target, khususnya yang bersumber dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Fraksi Partai Nasdem dengan jubir: Wilhelmus Syukur
Pertama ; Terkait realisasi PAD TA.2023 yang realisasinya sebesar 97,05% , fraksi partai Nasdem memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha maksimal dari seluruh OPD .
Kedua ; Terkait realisasi belanja, fraksi partai nasdem berpendapat bahwa belanja merupakan perkiraan yang terukur, oleh karena itu fraksi Nasdem mendorong pemerintah untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas belanja agar setiap pengeluaran pemerintah memberi dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat .
Ketiga ; Fraksi Nasdem berharap supaya predikat tersebut tidak hanya dipertahankan secara formal tetapi secara substantif harus benar-benar menggambarkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan dengan jubir Robertus Loymans
Pertama ; PAD direalisasikan sebesar Rp. 249.055.576.180,94 atau 91,32% dari target sebesar Rp. 277.725.736.028,00.
Dari ke-4 sumber PAD terdapat 2 item sumber pendapatan yang belum mencapai target yaitu Retribusi Daerah sebesar 67,66% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 39,84%.
Untuk itu fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah supaya terus menggali potensi yang ada agar PAD dari item yang belum mencapai target dapat mencapai target di tahun berikutnya.
Kedua ; SILPA pada tahun anggaran 2023 senilai Rp. 66.855.292.939,98. Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah agar secara transparan untuk menyajikan secara rinci angka SILPA yang telah terikat pembiayaannya dan nilai SILPA dari program yang tidak berjalan atau gagal.
Fraksi Hanura dengan jubir Fabianus Latu
Pertama ; Fraksi Hanura mengapresiasi capaian yang baik pada PAD yang berhasil direalisasikan sebesar 91,32% dari target. Capaian yang positif ini menunjukan upaya serius dalam mengoptimalkan potensi potensi pendapatan daerah terutama dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah.
Capaian realisasi pendapatan transfer sebesar 98,64% dari target juga merupakan pencapaian yang membanggakan. Dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berhasil realisasi dengan baik, mencerminkan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Kedua ; Capaian belanja operasional yang realisasikan sebesar 89,37% dari target menunjukan komitmen dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung berbagai program dan kegiatan operasional daerah.
Ketiga ; Fraksi Hanura memberikan apresiasi atas konsisten dalam pengelolaan belanja pegawai yang masih dalam batas yang wajar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
Fraksi Golkar dengan jubir Kristomus Wali
Pertama ; Fraksi Golkar mencermati dan melihat capaian target pendapatan dari sektor retribusi belum mencapai target yang diharapkan sementara disisi lain fraksi Golkar melihat masih banyak potensi yang dimiliki daerah ini yang bisa dijadikan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi.
Kedua ; Fraksi Golkar memandang pemerintah kabupaten manggarai barat telah berupaya semaksimal mungkin mengelolah penyerapan anggaran belanja daerah, sehingga fraksi Golkar berharap tingginya angka realisasi belanja daerah dapat berbanding lurus dengan akses manfaat pembangunan yang merata.
Ketiga ; Fraksi Golkar mengingatkan dan mengharapkan agar kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku dan menindaklanjuti /rekomendasi dari BPK tetap terjaga dan dijalankan.
(Tildis/Bion – Tim IKP)
Editor : Hans*
