Labuan Bajo, InfoMabar
Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk berupaya meningkatkan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Atas dorongan itu, Wakil Bupati Manggarai Barat menyampaikan terima kasih.
Perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Bidang Investigasi melakukan Sosialisasi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Sosialisasi bertempat di Ruang Rapat Bupati, Selasa (02/07/2024).
Atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu, Wakil Bupati Yulianus Weng menyampaikan terima kasih.
“Terima kasih atas kehadiran tim BIMTEK Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dari BPKP NTT di Manggarai Barat. Terima kasih atas bimbingan juga pendampingan dari BPKP untuk Manggarai Barat,” ujar Wabup Yulianus.
Kepada pimpinan Organisasi Perngkat Daerah (OPD) yang mengikuti kegiatan itu, Wabup Yulianus berharap untuk memanfaatkan kesempatan dengan baik, dengan mengajukan pertanyaan jika ada hal yang kurang dipahami.
“Silahkan Bapak Ibu peserta untuk bertanya kepada Tim yang hadir di sini bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Gunakan kesempatan BIMTEK yang ada ini untuk bertanya dan berkonsultasi,” jelasnya.
Wabup Yulianus berharap, agar dengan pelaksanaan BIMTEK ini, capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Manggarai Barat di tahun ini, lebih baik dan lebih ditingkatkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 IEPT Manggara Barat mencapai 2,568%.
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya menguantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi. Penilaian bukan pertama-tama soal memberikan predikat kinerja pengendalian korupsi, tetapi menjadi landasan bagi roadmap (rencana strategis) dalam pembangunan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal organisasi publik.
Koordinator Pengawas bidang investigasi, Suyadi, pada kesempatan itu mengatakan bahwa BIMTEK IEPK ini dilakukan untuk mendorong Pemda meningkatkan nilai IEPK dan semangat dalam mencegah korupsi. (Tildis-Tim IKP)
Editor : Ferdy Jemaun*
